Satgassus Pencegahan Korupsi Mabes Polri Turun Lapangan Pantau Proyek Irigasi di Sumut

Dokumentasi Peninjauan Satgassus di Sumut

Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Pencegahan Korupsi Mabes Polri melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap berbagai proyek peningkatan dan pemeliharaan jaringan irigasi di Provinsi Sumatera Utara. Kegiatan ini berlangsung dari 5 hingga 8 Agustus 2024 dan bertujuan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk periode 2022-2024.

Menurut pers rilis, pemantauan ini dipimpin oleh Harun Al Rasyid, mantan Raja Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK, bersama tim ahli yang terdiri dari Andre Dedy Nainggolan, Andy Abdul Rachman Rachim, Panji Prianggoro, Adi Prasetyo, Qurotul Aini Mahmudah, dan Arfin Puspo Melistyo. Tim Satgassus melakukan kegiatan ini secara kolaboratif dengan Direktorat Jenderal PSP Kementerian Pertanian, yang dipimpin oleh Rahmanto, Wahyuni Setyo Lestari, dan Arpin.

Anggota Satgassus Pencegahan Korupsi Polri, Yudi Purnomo mengatakan, beberapa proyek irigasi tersier yang menjadi sasaran pemantauan, monitoring serta evaluasi adalah di Kabupaten Serdang Bedagai dengan total nilai kontrak sebesar Rp 8.550.000.000 (T.A. 2023) dan Rp 14.905.000.000 (T.A. 2024).

Lalu di Kabupaten Simalungun dengan total Nilai Kontrak sebesar Rp 997.500.000 (T.A. 2022) dan Rp 6.386.250.000 (T.A. 2024). Selanjutnya di Kabupaten Tapanuli Tengah dengan total Nilai Kontrak sebesar Rp 2.600.000.000 (T.A. 2023) dan Rp 1.200.000.000 (T.A. 2024) dan di Kabupaten Tapanuli Utara dengan total Nilai Kontrak sebesar Rp 5.049.384.700 (T.A. 2024).

Proyek di Serdang Bedagai

Pemantauan pertama dilakukan di Kabupaten Serdang Bedagai. Anggota Satgassus, Yudi Purnomo Harahap, menjelaskan bahwa proyek ini telah memungkinkan pemanfaatan irigasi oleh petani. Namun, pembangunan atau rehabilitasi bangunan pelengkap irigasi untuk Tahun Anggaran 2024 belum dimulai karena masih dalam proses pencairan dana.

Pemantauan di Simalungun

Di Kabupaten Simalungun, pemantauan dilakukan di Kecamatan Tanah Jawa. Menurut Harun Al Rasyid, Ketua Tim Satgassus, kebutuhan air di wilayah ini cukup tinggi, terutama saat musim kemarau. Oleh karena itu, pembangunan jaringan saluran irigasi tersier menggunakan DAK Irigasi tahun 2022 diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pertanian. Namun, terdapat ketidaksesuaian antara rencana kegiatan yang diusulkan kelompok tani dengan apa yang tercantum dalam aplikasi DAK, akibat kesalahan administrasi.

Pantauan di Tapanuli Tengah

Di Kabupaten Tapanuli Tengah, pemantauan dilakukan di Desa Pasaribu Tobing Jae dan Tapian Nauli II. Diketahui bahwa sebagian tanah pertanian telah beralih fungsi menjadi lahan sawit. Harun menjelaskan bahwa dengan kontur daerah berbukit dan sumber air yang debitnya kecil pada musim kemarau, diperlukan saluran irigasi yang optimal. Jika lahan pertanian beralih fungsi, dapat berpotensi menyerap air tanah dan mengurangi pasokan irigasi untuk tanaman pangan. Proyek DAK Pertanian 2024 di lokasi ini sudah dimulai, meskipun pencairan dana masih pada tahap awal.

Pengawasan di Tapanuli Utara

Pemantauan di Tapanuli Utara mencakup Huta Raja Hasundutan, Kecamatan Sipoholon, di mana proyek irigasi air tanah dalam untuk tanaman pangan telah dimulai. Pengeboran air dan pembangunan rumah pompa telah dilaksanakan. Selain itu, di Aek Raja, Kecamatan Parmonangan, dibangun damparit yang akan mengairi sawah seluas sekitar 30 hektare. Harun berharap dengan adanya irigasi air tanah dalam, produksi tanaman pangan dan hortikultura di wilayah ini dapat meningkat.

Harun menambahkan bahwa kegiatan pemantauan ini merupakan bagian dari nota kesepahaman antara Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Penugasan khusus dari Kapolri kepada Satgassus bertujuan untuk terus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap proyek-proyek yang dibiayai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK). Upaya ini bertujuan untuk mencegah korupsi secara intensif dan memastikan ketahanan pangan tetap terjaga dan meningkat. Dengan penyaluran air yang tepat, petani diharapkan dapat meningkatkan volume panennya dari dua kali setahun menjadi tiga hingga empat kali setahun. Penting untuk memastikan bahwa proyek-proyek ini dilaksanakan secara tepat tanpa mengesampingkan mutu dan tanpa praktik KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme).

Bagikan Artikel ini