Miris, Siswa SMAN 8 Medan Tak Naik Kelas Usai Ayah Laporkan Pungli Kepsek

Sebuah video yang menunjukkan seorang pria memprotes anaknya yang tidak naik kelas menjadi viral di media sosial. Anak pria tersebut disebut tidak naik kelas karena melaporkan dugaan korupsi dan pungutan liar oleh kepala sekolah.

Dalam video tersebut, narasi menyebutkan bahwa anak pria itu bersekolah di SMA Negeri 8 Medan. Pria tersebut menjelaskan bahwa pihak sekolah mengklaim anaknya tidak naik kelas karena sering absen.

"Alasannya karena absen," ucap pria itu, mengutip alasan dari pihak sekolah.

Namun, pria itu meragukan alasan absen sebagai penyebab anaknya tidak naik kelas. Dia menduga, anaknya tidak naik kelas karena pernah melaporkan dugaan korupsi dan pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh kepala sekolah.

"Karena saya melaporkan kepala sekolah kasus korupsi dan pungutan liar," ujarnya.

Dinas Pendidikan (Disdik) Sumatera Utara (Sumut) segera menanggapi masalah ini. Disdik akan memeriksa sistem yang digunakan oleh sekolah terkait dengan kasus siswa yang tidak naik kelas.

"Saya baru dapat informasi sore ini tentang adanya siswa yang tinggal kelas diduga karena orang tua melaporkan kepala sekolah. Memang benar ada laporan dari orang tua siswa, namun kita perlu memverifikasi kebenarannya," kata Kabid SMA Disdik Sumut, Basir Hasibuan, Sabtu (22/6/2024).

"Kami juga akan memeriksa kurikulum yang digunakan di kelas XI sekolah tersebut. Jika menggunakan Kurikulum Merdeka, istilah tidak naik kelas seharusnya sudah dihilangkan, yang ada hanya istilah tidak mencapai ketuntasan kompetensi. Namun, jika menggunakan Kurikulum 2013 sesuai dengan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 Pasal 7 dan 10, kewenangan kenaikan kelas mengikuti kriteria yang ditetapkan oleh sekolah dan rapat dewan guru," tambahnya.

Basir menyatakan bahwa pihaknya akan memanggil semua pihak terkait untuk menyelesaikan masalah ini. Dia berjanji, jika terbukti ada pelanggaran, tindakan akan diambil.

"Pastinya kita akan memanggil yang bersangkutan. Jika memang ada kaitannya dengan laporan orang tua siswa dan tidak objektif, maka ada yang dilanggar. Kita akan merekomendasikan evaluasi oleh Bapak Kepala Dinas. Namun, jika murni karena kriteria kenaikan kelas yang tidak terpenuhi, kita harus menghormatinya," jelas Basir.

Bagikan Artikel ini