Balik Arah, Donald Trump Kini Dukung Media Sosial Tiktok

Kandidat presiden dari Partai Republik, Donald Trump, mengumumkan dukungannya terhadap TikTok, aplikasi video pendek yang populer dan dimiliki oleh perusahaan China ByteDance. Ini terjadi di tengah-tengah diskusi yang sedang berlangsung mengenai kemungkinan pelarangan TikTok di Amerika Serikat. Trump menekankan pentingnya kompetisi dalam ranah media sosial, dengan mengkritik dominasi platform seperti Facebook dan Instagram, yang dimiliki oleh Meta Platforms (NASDAQ: META), yang menurutnya akan tetap tidak tergantikan tanpa kehadiran TikTok.

"Saya mendukung TikTok karena Anda butuh persaingan. Jika Anda tidak punya TikTok, Anda punya Facebook dan Instagram," kata Donald Trump kepada Bloomberg BusinessWeek dalam wawancara yang diunggah pada Selasa (16/7).

Sebelumnya, Trump telah menganggap TikTok sebagai ancaman keamanan nasional, namun baru-baru ini ia berubah sikap setelah bergabung dengan platform tersebut bulan lalu. Kritiknya terhadap Meta Platforms bermula dari penangguhan dua tahun yang dijatuhkan kepadanya setelah insiden kerusuhan di Capitol Hill pada 6 Januari 2021. Meskipun demikian, pada bulan Juni, Trump menyatakan bahwa ia tidak akan mendukung upaya untuk melarang TikTok.

TikTok sendiri belum memberikan komentar terkait pernyataan Trump ini. Upaya Trump untuk melarang TikTok dan WeChat pada tahun 2020 telah gagal karena tantangan hukum. Pada Juni 2021, Presiden Joe Biden membatalkan perintah eksekutif Trump yang ditujukan untuk melarang kedua aplikasi tersebut.

Selain aktivitas politiknya, Trump juga memiliki saham mayoritas di Trump Media and Technology Group, yang mengoperasikan jejaring sosial Truth Social. Meskipun memiliki kapitalisasi pasar sebesar $7 miliar, perusahaan ini hanya menghasilkan pendapatan kuartalan sekitar setara dengan pendapatan dari dua gerai Starbucks (NASDAQ: SBUX).

Masa depan TikTok di AS saat ini bergantung pada hasil dari pengadilan banding AS terkait gugatan hukum yang akan dilangsungkan pada bulan September. Gugatan ini terkait dengan undang-undang baru yang mengharuskan ByteDance untuk mendivestasikan operasinya di AS paling lambat pada 19 Januari 2024, atau menghadapi risiko pelarangan. Sidang di Pengadilan Banding AS untuk Distrik Columbia direncanakan akan berlangsung dalam beberapa minggu terakhir kampanye pemilihan presiden 2024.

Bagikan Artikel ini