Penyebab Normalisasi Tren Nikah Muda di Indonesia

Nikah muda, yang umumnya merujuk pada pernikahan yang terjadi pada usia di bawah 21 tahun, merupakan fenomena yang masih signifikan di Indonesia. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor kompleks yang mencakup aspek sosial, ekonomi, budaya, dan kesehatan. Meskipun ada perubahan peraturan dan kesadaran meningkat tentang pentingnya pendidikan dan kesejahteraan perempuan, prevalensi nikah muda tetap tinggi di beberapa daerah, dengan dampak yang signifikan terhadap perkembangan individu, kesehatan reproduksi, dan kehidupan sosial.

Salah satu faktor utama yang mempengaruhi keputusan untuk menikah di usia muda adalah faktor sosial dan budaya. Di banyak komunitas di Indonesia, terutama di daerah pedesaan, pernikahan dianggap sebagai langkah penting dalam kehidupan perempuan dan diharapkan untuk mengamankan masa depan mereka. Tren perkawinan anak perempuan di Indonesia, baik yang melangsungkan perkawinan pertama sebelum usia 18 tahun maupun 15 tahun, menunjukkan penurunan pada periode tahun 2008 sampai 2018, namun penurunannya masih dikategorikan lambat. Pada tahun 2008, prevalensi perkawinan anak adalah sebesar 14,67 persen, namun pada satu dekade kemudian (tahun 2018) hanya menurun sebesar 3,5 poin persen menjadi 11,21 persen. Masih sekitar 1 dari 9 perempuan berusia 20 – 24 tahun melangsungkan perkawinan pertama sebelum usia 18 tahun. Di Indonesia, terdapat lebih dari satu juta perempuan usia 20 – 24 tahun yang perkawinan pertamanya terjadi pada usia kurang dari 18 tahun (1,2 juta jiwa). Sedangkan perempuan usia 20-24 tahun yang melangsungkan perkawinan pertama sebelum berusia 15 tahun tercatat sebanyak 61,3 ribu perempuan. Di sisi lain, prevalensi perempuan usia 20-24 tahun yang melangsungkan perkawinan pertama sebelum usia 15 tahun mengalami penurunan sekitar satu poin persen selama periode 2008 – 2018. Pada tahun 2008, sebanyak 1,60 persen perempuan usia 20 – 24 melangsungkan perkawinan pertama sebelum usia 15 tahun. Prevalensi ini menurun lebih dari setengahnya pada tahun 2018 menjadi sebesar 0,56 persen. Ini menunjukkan bahwa norma sosial yang kuat masih mempengaruhi keputusan pernikahan.

Aspek ekonomi juga memainkan peran penting dalam pernikahan usia dini. Banyak keluarga di Indonesia, terutama yang tinggal di daerah pedesaan atau berpenghasilan rendah, menghadapi tantangan ekonomi yang signifikan. Pernikahan sering dipandang sebagai solusi untuk mengurangi beban ekonomi keluarga, meskipun pada kenyataannya, pernikahan usia muda dapat menghambat akses terhadap pendidikan lanjutan dan peluang karier yang lebih baik, yang pada gilirannya mempengaruhi kemiskinan siklus generasi.

Tantangan kesehatan juga merupakan dampak serius dari pernikahan usia dini. Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), pernikahan usia dini meningkatkan risiko kesehatan yang signifikan bagi perempuan, seperti risiko tinggi komplikasi kehamilan, kematian maternal, serta masalah kesehatan reproduksi lainnya. Akses terhadap layanan kesehatan reproduksi yang memadai sering kali terbatas bagi perempuan yang menikah muda, yang dapat memperburuk kondisi kesehatan mereka secara keseluruhan.

Implikasi jangka panjang dari nikah muda juga mencakup pengaruh terhadap pendidikan dan pengembangan pribadi. Banyak perempuan muda yang menikah di usia dini menghadapi kesulitan untuk mengejar pendidikan lebih tinggi atau mengembangkan karier yang stabil. Ini dapat mengurangi kemungkinan mereka untuk mencapai potensi penuh mereka dalam hal kontribusi sosial dan ekonomi, serta membatasi kemandirian mereka secara finansial dan emosional.

Untuk mengatasi tantangan ini, pendekatan yang komprehensif diperlukan. Pendidikan yang luas tentang kesehatan reproduksi, hak-hak perempuan, dan pentingnya pendidikan lanjutan harus ditingkatkan. Pemerintah dan masyarakat sipil perlu bekerja sama untuk menyediakan dukungan sosial, ekonomi, dan hukum yang lebih baik bagi perempuan muda. Perlindungan hukum yang kuat terhadap hak-hak perempuan, termasuk upaya untuk menetapkan usia minimum pernikahan yang lebih tinggi, juga penting untuk memastikan bahwa setiap perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan dirinya secara penuh dan berkontribusi pada masyarakat secara positif. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan bahwa prevalensi nikah muda di Indonesia dapat dikurangi, sementara hak-hak perempuan dan kesejahteraan keluarga dapat ditingkatkan secara signifikan

Bagikan Artikel ini