Ini Respon Walikota Sibolga Terkait Defisit Anggaran Pemerintah Kota Sibolga Rp115M

Walikota Sibolga, Jamaluddin Pohan

Pemerintah Kota Sibolga menghadapi tantangan yang belum terselesaikan terkait defisit anggaran dalam waktu dekat, khususnya terkait kewajiban pembayaran beberapa Dinas daerah.

Menurut pernyataan Wali Kota Sibolga, Jamaluddin Pohan, dalam menanggapi kekhawatiran Wakil Ketua DPRD Sibolga, Jamil Zeb Tumori, yang baru-baru ini diunggah di akun Facebooknya, belum ada kepastian mengenai waktu yang tepat bagi Pemko Sibolga untuk keluar dari situasi defisit ini.

Jamaluddin menyatakan bahwa pihaknya masih berupaya untuk merumuskan langkah-langkah yang akan diambil guna memperoleh anggaran yang sesuai dengan kewajiban yang tertunda saat ini. Salah satu upaya yang diusulkan adalah dengan mengurangi jumlah Tenaga Harian Lepas (THL), yang selama ini menjadi beban besar bagi keuangan daerah.

"Dampak defisit ini mulai terasa sejak tahun 2023, dengan banyaknya defisit yang tercatat dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD), yang berlanjut hingga Rancangan APBD. Kami akan terus memantau perkembangannya, mengingat bahwa keikutsertaan THL tidak akan dapat dilanjutkan setelah tahun 2025," kata Jamaluddin.

Adapun kewajiban yang tertunda saat ini meliputi iuran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, sertifikasi guru, serta honor dan biaya perjalanan dinas anggota DPRD.

"Mengenai pembayaran iuran BPJS yang tertunda hingga Januari, kami akan menyelesaikannya sesuai dengan kewajiban, namun akan meninjau kembali kebijakan lanjutannya untuk memastikan kepatuhannya sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku," tambahnya.

Jamaluddin juga menegaskan bahwa pengetatan anggaran yang diusulkan tidak termasuk anggaran DPRD, mengingat sistem pengelolaannya yang berbeda dengan dinas lainnya.

“Karena DPRD pun mengeluh karena tunjangan mereka belum dibayarkan sampai dengan hari ini. Kalau perjalanan dinas, itu yang kita harapkan, PNS juga SKPD kita sudah ketatkan semua, mulai tadi rapat kita, kita ketatkan semua. Untuk DPRD ya silahkan nanti DPRD menimbang, karena mereka kan punya apa, kalau merasa tersendiri keuangan mereka, kalau mereka merasa kita juga defisit ya terserah merekalah pula kan, mau diketatkan mereka ya mereka lah pula,” ungkap Jamal. .

Bagikan Artikel ini