Dari 60 Calon Komisioner Komnas HAM, Terdapat Anggota HTI

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)

Berdasarkan hasil penelusuran rekam jejak oleh sejumlah organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam

Koalisi Selamatkan Komnas HAM menemukan bahwa sembilan orang dari 60 calon komisioner Komnas HAM memiliki kaitan dengan organisasi kemasyarakatan (ormas) radikal, pada aspek independensi, diketahui 13 orang berafiliasi dengan partai politik dan 13 orang berafiliasi dengan korporasi, dan dari segi integritas, diketahui lima orang diduga terkait masalah korupsi dan gratifikasi, sebelas orang bermasalah dalam hak kejujuran, delapan orang terkait kekerasan seksual dan 14 orang bermasalah dalam isu keberagaman.

"Dari hasil penelusuran rekam jejak diketahui sembilan orang dari 60 calon komisioner Komnas HAM memiliki kaitan dengan organisasi atau kelompok radikal," ujar  Totok Yulianto, salah satu anggota koalisi sekaligus Direktur Pusat Bantuan Hukum Indonesia di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (2/7/2017).

Berdasarkan penelusuran, ada calon komisioner yang menjadi simpatisan dan anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Padahal HTI merupakan ormas yang dilarang oleh pemerintah.

"Kami melihat secara langsung dan tidak langsung apakah pernyataan dia pernah mendukung kegiatan dari ormas tersebut atau secara terang dia mengaku sebagai pengurus atau anggota dari ormas tersebut," tutur Yulianto.

Juga, dari 60 calon komisioner, ada lima calon menolak memberikan informasi dan tujuh calon tidak memberikan informasi secara keseluruhan.

Menurut Yulianto, hasil penelusuran rekam jejak tersebut rencananya akan diserahkan ke Panitia Seleksi Komnas HAM pada Senin (3/7/2017). Dia berharap hasil temuan koalisi bisa dijadikan bahan pertimbangan oleh anggota pansel dalam menyeleksi calon komisioner Komnas HAM.

"Informasi seperti itu menurut kami juga memang harus diperdalam oleh anggota Pansel," ujar Yulianto.

Saat ini proses seleksi calon Komisioner Komnas HAM periode 2017-2022 memasuki tahap memilih 28 calon terbaik. Sebelumnya 60 calon telah mengikuti uji publik pada 17-18 Mei 2017 lalu.

Bagikan Artikel ini