Pernyataan Menohok Menteri Susi Bungkam Muhaimin Iskandar

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang juga Ketua Dewan Pembina DPN Gerbang Tani, Muhaimin Iskandar, menemui nelayan Pantura di Tegal, Jawa Tengah. Dalam kesempatan itu Muhaimin Iskandar juga mendesak Pemerintah untuk mengevaluasi larangan penggunaan cantrang oleh nelayan tradisional. Larangan itu dinilai telah merugikan nelayan sehingga berdampak negatif pada hasil tangkapan nelayan di kawasan Pantura.

"Saya sendiri yang akan mengawal dan menyampaikan kepada Presiden bahwa Peraturan Menteri buatan Bu Susi itu harus dicabut," kata Muhaimin saat bertemu ratusan nelayan di Pelabuhan Jongor, Tegal.

"KKP ini pertama kali didirikan (era Pemerintahan) Gus Dur, tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, bukan malah mempersulit dan bikin nelayan susah," kata Muhaimin di hadapan ratrusan petani di Tegal, Rabu (26/4/2017). Muhaimin datang didampingi mantan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar.

"Saya perintahkan seluruh menteri asal PKB untuk menyampaikan langsung nasib nelayan Pantura kepada Presiden. Seluruh anggota legistatif dari PKB harus mengawal keinginan nelayan Pantura hingga tuntas. Kita dukung pemerintah jaga lingkungan, tapi perut keluarga nelayan harus nomor satu dipikirkan," lanjutnya.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Daniel Johan, menambahkan larangan penggunaan cantrang menjadi masalah besar bagi nelayan karena telah menciptakan pengangguran masif.

"Yang terdampak yakni anak buah kapal sebanyak sekitar 2,4 juta kepala keluarga dan buruh unit pengolahan ikan sebanyak sekitar 12 juta kepala keluarga. Ada 120 ribu kapal nelayan pribumi tidak diperpanjang izinnya karena aturan itu sehingga mematikan mata pencaharian mereka," ujar Daniel menegaskan.

Mendengar desakan itu, Menteri Kelautan dan Perikanan, Ibu Susi akhirnya memberikan pernyataan terkait kritikan Muhaimin Iskandar. Bukan menerima kritikan tersebut, Ibu Susi malah menyarankan agar Pak Muhaimin memahami letak akar masalah tentang alat tangkap cantrang.

“Pak Muhaimin harusnya mengetahui dulu tentang alat tangkap cantrang itu apa,” ujar Susi dalam pernyataannya, Rabu (26/4/2017).

“Yang kedua, tahu sejarahnya sejak awal saya di KKP dan perundingan-perundingan dengan para pemilik cantrang sampai dengan Ombudsman turun tangan,” ujar Susi.

“Kalau Pak Muhaimin sayang bangsa dan masa depan para nelayan tersebut, beliau seharusnya segera menyarankan pakai atau ganti alat tangkap yang lain. Dan segera ke wilayah tangkap timur atau barat, ikannya banyak dan akan lebih untung daripada ambil ikan rucah. Itu pemimpin rakyat atau wakil rakyat yang benar,” jelas Susi.

Cantrang merupakan alat penangkapan ikan yang masuk dalam kelompok pukat tarik berkapal (boat or vessel seines). Cantrang bersifat aktif dioperasikan dengan menggunakan kapal motor. Larangan penggunaannya terdapat dalam Permen Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawl) dan Pukat Tarik (Seinen Nets).

Cantrang itu sendiri  adalah  alat  tangkap berbentuk  jaring  yang  apabila  dilihat dari bentuknya    menyerupai  alat  tangkap payang,  tetapi  ukuran  di  tiap  bagiannya lebih kecil.    Jika  dilihat  dari  fungsi  dan hasil  tangkapan  utamanya, cantrang menyerupai trawl,  tetapi  bentuknya  lebih sederhana  dan  pada  saat pengoperasiannya  tidak ditarik  oleh  kapal dan  tidak  menggunakan  pembuka  jaring (Subani  dan  Barus, 1989).    Secara  umum, cantrang  digolongkan  ke  dalam  kelompok Danish  Seine atau  Snurrevard  yang terdapat  di  Eropa  dan  beberapa  di kawasan  Amerika (George  et  al,  1953 dalam  Subani  dan  Barus,  1989).

Bagikan Artikel ini