MUI Larang Demo 2 Des, MUI Mulai Melempem?

Ada apa dengan MUI?

Kali ini, Alifurrahman mencoba menganalisis terkait perihal larangan aksi demo oleh MUI. Berikut analisisnya:

MUI dengan tegas melarang adanya aksi demo. Bahkan melarang menggunakan atribut MUI.

“terkait dengan rencana aksi unjuk rasa pada 2 Desember 2016 yang antara lain akan dilakukan oleh GNPF MUI, maka MUI memandang perlu untuk menegaskan bahwa GNPF MUI bukanlah merupakan bagian dari dewan pimpinan MUI. MUI meminta apabila terdapat kelompok masyarakat tetap melakukan aski demo pada 2 Desember 2016, hal tersebut hendaknya dilakukan dengan tidak menggunakan atribut atau logo MUI” ujar Wasekjen MUI Sholahudin Al Ayubi.

Sebelum menilai atau menyimpulkan, penting untuk kita ketahui bersama bahwa dualisme dalam sebuah organisasi adalah sebuah keniscayaan. Di MUI, sepertinya hal itu juga sedang terjadi, ada dualisme dan perbedaan sikap. Contoh, saat acara ILC, ketua MUI sudah melarang anggotanya untuk datang, namun kemudian Zainut Tauhid hadir mewakili MUI. Belakangan baru diketahui bahwa Zainut Tauhid adalah DPR dari PPP, partai pendukung Agus Sylviana.

Dalam hal GNPF atau Gerakan Pengawal Fatwa MUI, pasti ada yang mendukung gerakan tersebut. Namun sebaliknya juga pasti ada yang tidak mendukung. Penegasan soal GNPF bukan bagian dari MUI dan melarang atribut serta logo digunakan, adalah keputusan yang harus diambil agar citra MUI selamat. Sebab sekarang angin sudah bergerak mendukung Presiden Jokowi dan muak dengan FPI. Posisi tawar kubu pro Jokowi di kalangan MUI sekarang sedang tinggi. Jika MUI tetap mau mendukung GNPF dan FPI, maka besar kemungkinan MUI juga akan ikut dicitrakan seburuk FPI.

Tentu saja bukan sebuah kebetulan kalau sebelumnya Kapolri Tito Karnavian sehari sebelumnya mendatangi MUI dan mempertanyakan status ormas tersebut. “kita mengetahui sebenarnya apa keinginan MUI. Apakah MUI betul memiliki fokus masalah proses hukum atau kah punya agenda lain juga? Saya datang bukan sebagai Kapolri, tapi sebagai warga muslim. Setahu saya, MUI oramas keagamaan, bukan lembaga politik. Kita harap betul marwah MUI murni masalah keagamaan Islam,” kata Tito.

Tito juga mempertanyakan mengapa ada GNPF MUI dan seolah didiamkan, seolah MUI memberi payung legalisasi aksi yang akan dilakukan pada 2 Desember nanti. Dalam bahasa yang lebih sederhana, saat Tito bertanya apakah punya agenda lain? Maksudnya adalah apakah ini soal Ahok atau Agus di Pilgub DKI? ataukah ada dukungan soal makar dari MUI? Sebab soal kasus penegakan hukum sudah diproses. Lalu MUI mau apa lagi? Hal ini sudah saya bahas sebelumnya di seword.com

Pernyataan Kapolri Tito ini tentu akan semakin menyudutkan MUI, nama baik mereka akan habis kalau masih tetap mendukung GNPF. Rakyat secara otomatis akan mensejajarkan MUI dengan FPI jika masih mendukung aksi demo.

Selain soal menyelamatkan nama baik dan posisi tawar kubu pro Jokowi di kalangan MUI sekarang sedang unggul, hal lainnya adalah rencana pemerintah membentuk BPJPH (Badan Penjamin Produk Halal). Nantinya BPJPH langsung berada di bawah Menteri Agama, bekerjasama dengan kementerian atau lembaga terkait seperti MUI.

Kewenangan BPJPH nanti adalah merumuskan dan menetapkan JPH; menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH. Menerbitkan dan mencabut sertifikat halal dan label halal pada produk. Melakukan registrasi sertifikat halal pada produk luar negeri. Melakukan sosialisasi, edukasi dan publikasi produk halal. Melakukan akreditasi terhadap LPH. Melakukan registrasi serta pembinaan auditor halal. Melakukan pengawasan terhadap JPH. Semua ini sesuai dengan UU nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal yang harus segera dilaksanakan.

Jadi ini bukan sebatas soal citra atau nama baik MUI yang akan hancur jika tetap mendukung GNPF, tapi juga tentang masa depan dan kerjasama dengan Menteri Agama. Jika MUI tetap bersikap politis mendukung GNPF padahal Ahok sudah dijadikan tersangka, maka adalah sesuatu yang sangat mudah bagi Menteri Agama untuk tidak melibatkan MUI dalam hal menjamin produk halal. Toh MUI memang hanya ormas yang sama seperti ormas lainnya, bukan lembaga negara.

Sumber: Anilisis Alifurrahman.

Bagikan Artikel ini